TEMU ALUMNI PUSBINDIKLATREN

Dalam rangka menjalin jejaring alumni karyasiswa Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) dan Overseas Training Office (OTO) Bappenas, baik alumni diklat gelar dan non-gelar melalui program APBN, PHRD, SPIRIT dan lainnya akan menyelenggarakan forum Temu Alumni Pusbindiklatren Bappenas pada tanggal 1 s.d 2 November 2017 di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan.

Untuk menghadiri kegiatan ini, alumni diwajibkan mendaftar melalui website www.pusbindiklatren. Bappenas.go.id/temu_alumni sebelum tanggal 13 Oktober 2017. Selanjutnya Pusbindiklatren akan menghubungi alumni setelah proses verifikasi.

Biaya tiket pulang pergi dan penginapan peserta menjadi tanggung jawab instansi masing-masing, Pusbindiklatren hanya menyediakan konsumsi selama kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Karyoto (08131068230), Sdri Nita Agustin (081807077477), Sdri Feita Puspita Murti (081233300711) atau melalui email karyoto@bappenas.go.id.

Penyerahan SK CPNS dari Program Tenaga Hari Lepas – Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh Pertanian

Pada hari ini Selasa, 5 September 2017 bertempat diruang Kepala BKDIKLATDA Kota Salatiga telah diserahkan  SK CPNS  dari Program Tenaga Hari Lepas – Tenaga Bantu ( THL-TB ) Penyuluh Pertanian sebanyak 2 orang, atas nama : Yonindra Kurniasari,SP dan  Rusli,Amd. SK CPNS tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala BKDIKLATDA ( Dra. Gati Setiti,M.Hum ).  Pengangkatan CPNS dari THL-TB ini merupakan program pengecualian disaat Pemerintah sedang melaksanakan moratorium CPNS, hal tersebut karena kebutuhan pegawai yang mendesak dalam rangka mendukung program Nawacita, yaitu utamanya dibidang swasembada pangan dan untuk meningkatkan hasil pertanian secara menyeluruh.

Pengangkatan tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Pertanian (Mentan), yang diwakili oleh Kepala Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian dengan 449 Bupati/ Walikota 34 provinsi dalam rangka pelaksanaan pengadaan CPNS Penyuluh Pertanian yang berasal dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian pada Jum’at, 2 September 2016 di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Pada kesempatan yang sama Kepala BKDIKLATDA berpesan agar CPNS yang baru saja menerima SK dapat benar-benar mengabdikan diri sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Salatiga. Sehingga diharapkan para Penyuluh Pertanian ini dapat memberikan kontribusi  untuk memajukan sektor pertanian ditempat mereka bertugas nantinya. Penyuluh Pertanian yang saat ini baru saja menerima SK CPNS masih dalam masa percobaan selama 1 tahun.  Apabila ternyata selama 1 tahun tersebut berdasarkan penilaian ternyata tidak memenuhi syarat maka CPNS yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Oleh karena itu diharapkan sebagai CPNS harus bisa menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat sekitar, meningkatkan etos kerja serta meningkatkan disiplin pegawai sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Foto

[collapse]

KUNJUNGAN KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LABUHANBATU

Pada hari Senin, 28 Agustus 2017, badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Salatiga menerima kunjungan kerja dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu. Rombongan dipimpin oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ibu  Juniarni Harahap, SE, MM. Tujuan kunjungan kerja adalah untuk mempelajari proses penyusunan regulasi terkait dengan Tunjangan Kinerja Daerah yang berbasis e-Government.

Dalam diskusi tersebut dihadiri perwakilan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota salatiga antara lain, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo,  BKD, Bapelitbangda, Bagian Orpeg Setda Kota salatiga. Adapun materi diskusi antara lain :

  1. Mekanisme pembayaran dan penilaian Tunjangan Kinerja
  2. Model dan aplikasi e-Government yang telah dilakukan dalam reformasi birokrasi
  3. Mekanisme penerapan kelas jabatan ASN sebagaimana amanat UU ASN dan Permenpan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas jabatan.
  4. Penerapan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja sebagaimana amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.
  5. Kebijakan dalam penyesuaian nomenklatur jabatan fungsionalumum ke dalam jabatan pelaksana sesuai Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2016.
  6. Kebijakan yang akan diambil dalam penyesuaian jabatan dan beban kerja guru/ Kepala Sekolah sesuai PP Nomor 19 Tahun 2017 dan Permendikbud nomor 23 Tahun 2017.

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan dan tukar menukar cinderamata dari masing masing instansi.

Gallery Photo

[collapse]