Izin Belajar

Setiap PNS yang akan mengajukan izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  2. setiap unsur dalam penilaian prestasi kerja PNS bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  4. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau tingkat berat;
  5. bidang pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
  6. pendidikan yang akan diikuti diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta di dalam negeri dengan program studi yang terakreditasi minimal kategori B dari lembaga yang berwenang;
  7. pendidikan yang akan diikuti bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali universitas terbuka;
  8. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi yang sesuai.

Untuk memperoleh izin belajar PNS wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota c.q. Kepala BKD dengan surat pengantar dari pimpinan SKPD tempat yang bersangkutan bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak PNS yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan peserta didik dengan melampirkan:

  1. surat keterangan lulus seleksi penerimaan peserta didik dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
  2. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai bernilai cukup;
  3. surat rekomendasi dari Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
  4. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
  5. fotokopi Keputusan pengangkatan Calon PNS dan Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  6. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS satu tahun terakhir yang dilegalisir;
  7. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
  8. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
  9. surat keterangan uraian tugas dari Kepala SKPD tempat yang bersangkutan bekerja;
  10. surat pernyataan bersedia menanggung biaya kuliah, dan perkuliahan dilakukan diluar jam kerja yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai bernilai cukup; dan
  11. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang menyatakan program studi Perguruan Tinggi yang dituju terakreditasi minimal kategori